Kantor Penanaman Modal dan Perijinan

Email Cetak

KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Jl. Raya Dringu No. 45 Probolinggo
Telp. 0335 - 424 175

STRUKTUR ORGANISASI
Kepala Kantor : Saleh, SH. MM.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha   : Anny Rimawati, S.Sos.
Kasi. Penanaman Modal Daerah  : Chrisna Wahyuningsih, SH., M.Hum.
Kasi. Pelayanan dan Pemrosesan Perijinan : Triyono
Kasi. Pendataan dan Pelaporan  : Ali Kosim, S.Sos. MM.

PROGRAM RPJMD
Visi
Terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang sejahtera, berkeadilan, mandiri, berwawasan lingkungan, dan berakhlak mulia.

Misi
Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah, pertumbuhan ekonomi yang berbasis kerakyatan, dan optimalisasi pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. (Rumusan ini merupakan misi yang nomor 1 dari 2 misi).

Tujuan
(a). Meningkatnya perekonomian daerah. (Rumusan ini merupakan tujuan yang nomor 1 dari 5 tujuan), (b). Meningkatkan daya saing daerah. (Rumusan ini merupakan tujuan yang nomor 2 dari 5 tujuan).

Sasaran
(a). Peningkatan perekonomian daerah melalui optimalisasi usaha sektor riil. (Rumusan ini merupakan sasaran yang nomor 2 dari 7 sasaran), (b). Percepatan pembangunan infrastruktur dan investasi daerah. (Rumusan ini merupakan sasaran yang nomor 3 dari 7 sasaran).

Program RPJMD
(a). Program pengembangan ekonomi lokal partisipatif. (Rumusan ini merupakan program yang nomor 6 dari 32 sasaran), (b). Program pengembangan investasi daerah dan perijinan satu pintu. (Rumusan ini merupakan program yang nomor 13 dari 32 sasaran).

Program Satker (SKPD)
(a). Program peningkatan promosi dan kerja sama investasi, (b). Program pelayanan perijinan, (c). Program pendataan investasi dan perijinan.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Kantor Penanaman Modal dan Perijinan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah daerah dibidang penanaman modal dan perijinan.
Untuk melaksanakan tugas, Kantor Penanaman Modal dan Perijinan mempunyai fungsi : (a). perumusan dan perencanaan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian bidang penanaman modal dan perijinan, (b). pembinaan dibidang penanaman modal dan pengelolaan perijinan, (c). penyelenggaraan perijinan, meliputi : Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan (HO), Ijin Persetujuan Prinsip (Rekomendasi Lokasi), Ijin Hiburan, Ijin Penutupan Sebagian Jalan, Ijin Reklame, Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah, Ijin Pemakaian Bedak/Kios milik Daerah, Ijin Penambangan Bahan Galian, Ijin Pemakaman, Ijin Pendirian/Operasional Super Market dan sejenisnya, Ijin Prinsip Pendirian Rumah Sakit Swasta, Ijin Usaha Perikanan, Surat Penangkapan Ikan, Surat Pengolahan Ikan, Surat Budidaya Ikan, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Ijin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Gudang (TDG), Ijin Usaha Pariwisata, Ijin Usaha Hotel/Restoran dan sejenisnya, Surat Keterangan Rencana Kota, Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), Ijin Perusahaan Peternakan Daerah, Tanda Daftar Peternakan Rakyat, Ijin/Tanda Daftar Perusahaan Penggilingan  Padi, Ijin Undian Berhadiah, Surat Persetujuan Penggunaan TKWNAP, Ijin Persetujuan Pengerahan Tenaga kerja.

Susunan Organisasi
1. Susunan Organisasi Kantor Penanaman Modal dan Perijinan terdiri dari : (a). Kepala, (b). Sub Bagian Tata Usaha, (c). Seksi Penanaman Modal Daerah, (d). Seksi Pelayanan dan Pemrosesan Perijinan, (e). Seksi Pendataan dan Pelaporan, (f). Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-seksi, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor.

Sub Bagian Tata Usaha
1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perencanaan, kepegawaian, keuangan, penyusunan pogram dan pelaporan serta perlengkapan dan rumah tangga.
2. Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :  (a). pengkoordinasian penyusunan program kerja, pengumpulan dan pengolahan data serta  pelaporan, (b). pengelolaan urusan rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol dan surat menyurat, (c). pengelolaan pembinaan organisasi dan tatalaksana, (d). pengelolaan penatausahaan keuangan, (e). pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan, (f). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Penanaman Modal Daerah
1. Seksi Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dibidang penanaman modal.
2. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Penanaman Modal Daerah mempunyai fungsi : (a). penelitian dan pengkajian potensi-potensi untuk pengembangan penanaman modal, (b). pengawasan dan evaluasi kebijaksanaan untuk pengembangan penanaman modal, (c). penyusunan rumusan bahan hubungan kerjasama dan investasi antar pemerintah daerah, swasta maupun dengan pihak lainnya, (d). pemberian rekomendasi perijinan dan pelayanan fasilitas dibidang penanaman modal, (e). pengelolaan dan pemberdayaan penanaman modal, (f). pengembangan penanaman modal didalam negeri dan penanaman modal asing didaerah, (g). pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal dalam negeri dan luar negeri, (h). pelaksanaan monitoring dan pengawasan terhadap penanaman modal didaerah, (i). pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan promosi dan pengawasan penanaman modal, (j). pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pelayanan dan Pemrosesan Perijinan
1. Seksi Pelayanan dan Pemrosesan Perijinan mempunyai tugas melaksanakan dibidang pelayanan dan pemrosesan perijinan.
2. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan dan Pemrosesan Perijinan mempunyai fungsi : (a). penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemberian legalitas perijinan, (b). penerimaan dan penelitian kelengkapan berkas permohonan ijin, (c). pelaksanaan pemrosesan perijinan sesuai dengan kewenangan yang ada, (d). penerbitan dan penyerahan ijin yang sudah ditandatangani pejabat yang berwenang, (e). pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penelitian lapangan, (f). pelaksanaan studi kelayakan yang bersifat teknis bersama instansi terkait, (g). pelaksanaan penelitian teknis dilapangan sesuai dengan dokumen permohonan perijinan, (h). pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidangnya, (i). pembuatan berita acara dan laporan hasil pelaksanaan penelitian dilapangan, (j). pemberian layanan informasi prosedur perijinan, (k). penyusunan tatalaksana dan prosedur tetap perijinan dalam rangka mewujudkan pelayanan prima, (l). pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pendataan dan Pelaporan
1. Seksi Pendataan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan dibidang pengumpulan dan pengolahan data, pengendalian, penyusunan statistik dan dokumentasi perijinan serta pengaduan masyarakat dan penyuluhan perijinan.
2. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pendataan dan Pelaporan mempunyai fungsi : (a). penyiapan bahan dalam rangka menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan perijinan, (b). pelaksanaan pengumpulan bahan serta mempersiapkan data tentang pelaksanaan dan pelaporan perijinan, (c). penyiapan informasi perijinan dalam rangka pengembangan perijinan, (d). pelaksanaan penyusunan laporan hasil kegiatan perijinan, (e). penginventarisasian permasalahan-permasalahan terkait dengan pengaduan masyarakat tentang perijinan, (f). penerimaan serta pengumpulan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan perijinan, (g). penyiapan bahan serta koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelesaian pengaduan masyarakat tentang perijinan, (h). pelaksanaan penyuluhan tentang perijinan, (i). pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perijinan, (j). pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional
1. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahliannya dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dari berbagi kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
3. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga ahli señor.
4. Jumlah tenaga ahli fungsional ditentukan sesuai dengan beban verja.
5. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tata Kerja
1. Kepala Kantor dibina dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas dibidang teknis administratif Kepala Kantor dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
3. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan baik dilingkungannya serta dengan instansi/lembaga lain yang terkait.
4. Setiap pimpinan pada unit organisasi dalam lingkungan Kantor Penanaman Modal dan Perijinan melaksanakan koordinasi pengawasan melekat.
5. Seitap pimpinan pada unit organisasi dalam lingkungan Kantor Penanaman Modal dan Perijinan bertanggungjawab serta memberikan bimbingan, pedoman dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
6. Setiap pimpinan dan bawahan unit organisasi dilingkungan Kantor Penanaman Modal dan Perijinan wajib mengikuti dan mematuhi pedoman dan petunjuk atasan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan lansung secara berkala dan tepat waktu.

 
ANDA BERADA DI: Depan Kantor Penanaman Modal Perijinan

Login Webmail

Email
Kata Sandi

Redaksi Website

Bagian Kominfo Setda Kab. Probolinggo

  • Jalan: Raya Dringu 901 Probolinggo
  • Tel: +62335 421291
  • Fax: +62335 421292
  • Email: redaksi@probolinggokab.go.id
  • Website: Kab. Probolinggo