Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Email Cetak

KANTOR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN PROBOLINGGO
Jl. Raya Dringu 81 Probolinggo
Telp. 0335 - 433 860

STRUKTUR ORGANISASI
Kepala Badan : Ir. Dewi Korina, MMA.
Sekretaris : Drs. Tatok Krismarhento, MM
Kasubbag. Umum dan Kepegawaian : Erawati Subadi, S.Sos.
Kasubbag. Keuangan : Iin Kasiani, S.Sos., M.Si.
Kasubbag. Perencanaan : Anggit Nurfadin, SE.
Kepala Bidang Sosial dan Budaya : Drs. Achmad Sapari, M.Pd.
Kasubbid. Pendidikan, Mental Spiritual dan Pemerintahan : Umi Setyowati, S.Si., M.AP.
Kasubbid. Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial : Drs. Teguh Sukarsono, MM
Kepala Bidang Pendataan dan Pelaporan : Hary Tjahjono, SE., MM.
Kasubbid. Pengumpulan dan Analisa Data  : Erna Sayuti, SE.
Kasubbid. Dokumentasi dan Pelaporan : Suyanti, SH.
Kepala Bidang Fisik dan Prasarana :  Sugianto, SH.M.Hum 
Kasubbid. Prasarana Wilayah : M. Sachri Iskandar, ST
Kasubbid. Pengembangan Permukiman dan Sumber Daya Alam : Mohamad Abdi Utoyo, ST.
Kepala Bidang Ekonomi :  Ir. Umi Hanik 
Kasubbid. Pertanian : Waluyo Setyo Prihadi, SE. M.Si
Kasubbid. Industri Perdagangan, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha : Anis Yahya Choiriyanto, SE.

PROGRAM RPJMD
Visi
Terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang sejahtera, berkeadilan, mandiri, berwawasan lingkungan, dan berakhlak mulia.

Misi
(a). Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah, pertumbuhan ekonomi yang berbasis kerakyatan, dan optimalisasi pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. (Rumusan ini merupakan misi yang nomor 1 dari 2 misi), (b). Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui peningkatan otonomi daerah dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan bersih. (Rumusan ini merupakan misi yang nomor 2 dari 2 misi).

Tujuan
(a). Meningkatnya perekonomian daerah. (Rumusan ini merupakan tujuan yang nomor 1 dari 5 tujuan), (b).  Meningkatkan daya saing daerah. (Rumusan ini merupakan tujuan yang nomor 2 dari 5 tujuan), (c). Meningkatnya pengelolaan sumber data yang berkelanjutan. (Rumusan ini merupakan tujuan yang nomor 3 dari 5 tujuan), (d). Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai sosial dan agama. (Rumusan ini merupakan tujuan yang nomor 4 dari 5 tujuan), (e). Meningkatkan penyelenggaraan kepemerintahan yangn baik dan bersih. (Rumusan ini merupakan tujuan yang nomor 5 dari 5 tujuan).

Sasaran
(a). Peningkatan ketahanan pangan melalui optimalisasi produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. (Rumusan ini merupakan sasaran yang nomor 1 dari 7 sasaran), (b). Peningkatan perekonomian daerah melalui optimalisasi usaha sektor riil. (Rumusan ini merupakan sasaran yang nomor 2 dari 7 sasaran), (c). Percepatan pembangunan infrastruktur dan investasi daerah. (Rumusan ini merupakan sasaran yang nomor 3 dari 7 sasaran), (d). Pelestarian lingkungan hidup dan pencegahan bencana. (Rumusan ini merupakan sasaran yang nomor 4 dari 7 sasaran), (e). Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. (Rumusan ini merupakan sasaran yang nomor 6 dari 7 sasaran), (f). Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan otonomi daerah. (Rumusan ini merupakan sasaran yang nomor 7 dari 7 sasaran).


Program RPJMD

(a). Program pengembangan kawasan agropolitan. (Rumusan ini merupakan program yang nomor 1 dari 32 program), (b). Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan. (Rumusan ini merupakan program yang nomor 2 dari 32 program), (c). Program peningkatan produksi serta pengelolaan dan pemasaran pertanian/perkebunan. (Rumusan ini merupakan program yang nomor 3 dari 32 program), (d). Program pengembangan sumber daya perikanan dan kelautan. (Rumusan ini merupakan program yang nomor 4 dari 32 program), (e).Program pengembangan dan peningkatan produksi peternakan. (Rumusan ini merupakan program yang nomor 5 dari 32 program), (f). Program pengembangan ekonomi lokal partisipatif. (Rumusan ini merupakan program yang nomor 6 dari 32 program), (g). Program pengembangan Koperasi dan UKM. (Rumusan ini merupakan program yang nomor 7 dari 32 program), (h). Program pengembangan industri dan perdagangan. (Rumusan ini merupakan program yang nomor 8 dari 32 program), (i). Program pengembangan pariwisata. (Rumusan ini merupakan program yang nomor 9 dari 32 program), (j). Program pengembangan sistem transportasi daerah.  (Rumusan ini merupakan program yang nomor 10 dari 32 program), (k). Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan sumber daya air. (Rumusan ini merupakan program yang nomor 11 dari 32 program), (l). Program pengembangan tata ruang permukiman dan perumahan. (Rumusan ini merupakan program yang nomor 12 dari 32 program), (m). Program pengembangan investasi daerah dan perijinan satu pintu. (Rumusan ini merupakan program yang nomor 13 dari 32 program), (n). Program perlindungan dan konservasi SDA. (Rumusan ini merupakan program yang nomor 14 dari 32 program), (o). Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan. (Rumusan ini merupakan program yang nomor 15 dari 32 program), (p). Program pencegahan dan penanggulangan bencana. (Rumusan ini merupakan program yang nomor 16 dari 32 program), (q). Program pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial. (Rumusan ini merupakan program yang nomor 23 dari 32 program), (r). Program administrasi pemerintah, pengelolaan informasi dan kearsipan. (Rumusan ini merupakan program yang nomor 26 dari 32 program), (s). Program perencanaan dan pengendalian pembangunan partisipatif. (Rumusan ini merupakan program yang nomor 29 dari 32 program).

 

Program Satker (SKPD)
(a). Program perencanaan pembangunan ekonomi, (b). Program perencanaan tata ruang, (c). Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam, (d). Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, (e). Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, (f). Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, (g). Program pengembangan kebijakan ekonomi, (h). Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan, (i). Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan, (j). Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana, (k). Program pemberdayaan komunitas perumahan, (l). Program kerja sama pembangunan daerah, (m). Program pengembangan wilayah perbatasan, (n). Program pengendalian pemanfaatan ruang.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BAPPEDA mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah ;
Untuk melaksanakan tugas, BAPPEDA mempunyai fungsi : (a). perumusan kebijakan teknis perencanaan, (b). pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, (c). pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan  daerah, (d). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Oganisasi
Susunan Organisasi BAPPEDA terdiri dari: (a). Kepala Badan, (b). Sekretariat, (c). Bidang Fisik dan Prasarana, (d). Bidang Sosial Budaya, (e). Bidang Ekonomi, (f). Bidang Pendataan dan Pelaporan, (g). Kelompok Jabatan Fungsional.
Sekretariat dan Bidang-bidang, dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan BAPPEDA dalam hal penyusunan perencanaan pembangunan.
Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi : (a). penyusunan rencana kegiatan tahunan dan lima tahunan, (b). pengelolaan urusan keuangan, (c). penyelenggaraan urusan kepegawaian, surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga, (d). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1. Sekretaris, membawahi : (a). Sub Bagian Umum  dan Kepegawaian, (b). Sub Bagian Keuangan, (c). Sub Bagian Perencanaan.
2. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Sub Bagian:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas : (a). melakukan urusan surat menyurat, (b). melakukan urusan kepegawaian, (c). melakukan urusan perlengkapan, (d). melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
2. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas: (a). melakukan urusan keuangan, (b). melakukan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan, (c). melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
3. Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas : (a). melakukan penyusunan rencana kegiatan tahunan dan lima tahunan, (b). melakukan evaluasi atas pelaksanaannya, (c). melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bidang Fisik dan Prasarana
1. Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan dibidang fisik dan prasarana daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi : (a). pelaksanaan inventarisasi terhadap kendala dan permasalahan pembangunan dibidang fisik dan prasarana daerah dan penyusunan rencana pemecahannya, (b). pelaksanaan penyusunan kebijakan makro perencanaan pembangunan fisik dan prasarana daerah, (c). pelaksanaan penyusunan dan perhitungan indikator makro pembangunan fisik dan prasarana daerah, (d). pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program/kegiatan pembangunan didaerah bidang fisik dan prasarana daerah dengan satuan kerja pemerintah daerah dan instansi vertikal lainnya, (e). pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian serta pengembangan dibidang fisik dan prasarana daerah, (f). pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana program/kegiatan pembangunan didaerah bidang fisik dan prasarana daerah, (g). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi:
(a). Sub Bidang Prasarana Wilayah, (b). Sub Bidang Pengembangan Permukiman dan Sumberdaya Alam.
Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.

Tugas Pokok dan Masing-masing Sub Bidang:
Sub Bidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas:

(a). mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan perencanaan bidang pekerjaan umum bina marga, pengairan, energi dan sumberdaya mineral dan perhubungan, (b). mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penyusunan makro dan indikator pembangunan fisik dan prasarana pada bidang pekerjaan umum bina marga, pengairan, energi dan sumberdaya mineral dan perhubungan, (c). mengumpulkan serta menginventarisasi kendala dan permasalahan bidang pekerjaan umum bina marga, pengairan, energi dan sumberdaya mineral dan perhubungan, (d). mempersiapkan bahan-bahan kajian dalam rangka penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum bina marga, pengairan, energi dan sumberdaya mineral dan perhubungan, (e). mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka monitoring serta evaluasi pelaksanaan rencana program/kegiatan pembangunan dibidang pekerjaan umum bina marga, pengairan, energi dan sumberdaya mineral dan perhubungan, (f). melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.

Sub Bidang Pengembangan Permukiman dan Sumberdaya Alam, mempunyai tugas :
(a). mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan perencanaan bidang pekerjaan umum cipta karya, perumahan, penataan ruang, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan serta pariwisata, (b). mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penyusunan makro dan indikator pembangunan fisik dan prasarana pada bidang pekerjaan umum cipta karya, perumahan, penataan ruang, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan serta pariwisata, (c). mengumpulkan serta menginventarisasi kendala dan permasalahan bidang pekerjaan umum cipta karya, perumahan, penataan ruang, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan serta pariwisata, (d). mempersiapkan bahan-bahan kajian dalam rangka penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum cipta karya, perumahan, penataan ruang, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan serta pariwisata, (e). mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana program/kegiatan pembangunan dibidang pekerjaan umum cipta karya, perumahan, penataan ruang, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan serta pariwisata, (f). melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.

Bidang Sosial dan Budaya
1. Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan koordinasi serta penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan dibidang sosial dan budaya daerah.

2. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Sosial dan Budaya mempunyai fungsi : (a). pelaksanaan inventarisasi terhadap kendala serta permasalahan pembangunan dibidang sosial dan budaya serta penyusunan rencana pemecahannya, (b). pelaksanaan penyusunan kebijakan makro perencanaan pembangunan sosial dan budaya, (c). pelaksanaan penyusunan serta perhitungan indikator makro pembangunan sosial dan budaya, (d). pelaksanaan koordinasi serta sinkronisasi perencanaan program/kegiatan pembangunan di daerah bidang sosial dan budaya dengan satuan kerja pemerintah daerah dan instansi vertikal lainnya, (e). pelaksanaan koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang sosial dan budaya, (f). pelaksanaan monitoring serta evaluasi pelaksanaan rencana program/kegiatan pembangunan dibidang sosial dan budaya, (g). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Sosial dan Budaya, membawahi :
(a). Sub Bidang Pendidikan, Mental Spiritual dan Pemerintahan, (b). Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial.
Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sosial dan Budaya.

Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Sub Bidang:
Sub Bidang Pendidikan, Mental Spiritual dan Pemerintahan mempunyai tugas :

(a). mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan perencanaan
bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah dan pemerintahan umum, kearsipan dan perpustakaan, (b). mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penyusunan penyusunan makro pembangunan sosial dan budaya pada bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah dan pemerintahan umum, kearsipan dan perpustakaan, (c). mengumpulkan serta menginventarisasi terhadap kendala dan permasalahan dibidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah dan pemerintahan umum, kearsipan dan perpustakaan dan rencana pemecahannya, (d). mempersiapkan bahan-bahan kajian dalam rangka penelitian serta pengembangan dibidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga, informasi dan komunikasi, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dan pemerintahan umum, (e). mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka monitoring serta evaluasi pelaksanaan rencana program/kegiatan pembangunan dibidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah dan pemerintahan umum, kearsipan dan perpustakaan, (f). melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial dan Budaya.

Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas:
(a). mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan perencanaan bidang kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenaga kerjaan, pemberdayaan masyarakat desa dan transmigrasi, (b). mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penyusunan makro pembangunan sosial dan budaya pada bidang kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenaga kerjaan, pemberdayaan masyarakat desa dan transmigrasi, (c). mengumpulkan sera menginventarisasi terhadap kendala dan permasalahan dibidang kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenaga kerjaan, pemberdayaan masyarakat desa dan transmigrasi, (d). mempersiapkan bahan-bahan kajian dalam rangka penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenaga kerjaan, pemberdayaan masyarakat desa dan transmigrasi, (e). mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka monitoring serta evaluasi pelaksanaan rencana program/kegiatan pembangunan dibidang kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, keluarga berencana  dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat desa dan transmigrasi, (f). melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial dan Budaya.

Bidang Ekonomi

1. Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan dibidang perekonomian daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi : (a). pelaksanaan inventarisasi terhadap kendala dan permasalahan pembangunan dibidang ekonomi daerah serta penyusunan rencana pemecahannya, (b). pelaksanaan penyusunan kebijakan makro perencanaan pembangunan ekonomi daerah, (c). pelaksanaan penyusunan dan perhitungan indikator makro pembangunan ekonomi daerah, (d). pelaksanaan koordinasi serta sinkronisasi perencanaan program/kegiatan pembangunan dibidang ekonomi dengan satuan kerja pemerintah daerah dan instansi vertikal lainnya, (e). pelaksanaan koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi, (f). pelaksanaan monitoring serta evaluasi pelaksanaan rencana program/kegiatan pembangunan dibidang ekonomi, (g). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Ekonomi, membawahi :
(a). Sub Bidang Pertanian, (b). Sub Bidang Industri Perdagangan, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha.
Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ekonomi.

Tugas Pokok dann Fungsi Masing-masing Sub Bidang:
Sub Bidang Pertanian, mempunyai tugas:

(a). mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan perencanaan bidang pertanian tanaman pangan, peternakan, kehutanan dan perkebunan, kelautan dan perikanan, (b). mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penyusunan makro dan indikator pembangunan ekonomi pada bidang pertanian tanaman pangan, peternakan, kehutanan dan perkebunan, kelautan dan perikanan, (c). mengumpulkan serta menginventarisasi terhadap kendala dan permasalahan bidang pertanian tanaman pangan, peternakan, kehutanan dan perkebunan, kelautan dan perikanan serta rencana pemecahannya, (d). mempersiapkan bahan-bahan kajian dalam rangka penelitian serta pengembangan dibidang pertanian tanaman pangan, peternakan, kehutanan dan perkebunan, kelautan dan perikanan, (e). mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka monitoring serta evaluasi pelaksanaan rencana program/kegiatan pembangunan dibidang pertanian tanaman pangan, peternakan, kehutanan dan perkebunan, kelautan dan perikanan, (f). melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi.
Sub Bidang Industri Perdagangan, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha, mempunyai tugas :
(a). mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan perencanaan bidang perindustrian, perdagangan, investasi dan penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah, pengembangan dunia usaha dan keuangan, (b). mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penyusunan makro dan indikator pembangunan ekonomi pada bidang perindustrian, perdagangan, investasi dan penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah, pengembangan dunia usaha dan keuangan, (c). mengumpulkan serta menginventarisasi terhadap kendala dan permasalahan dibidang perindustrian, perdagangan, investasi dan penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah, pengembangan dunia usaha dan keuangan serta rencana pemecahannya, (d). mempersiapkan bahan-bahan kajian dalam rangka penelitian serta pengembangan dibidang perindustrian, perdagangan, investasi dan penanaman modal, koperasi dan UKM, pengembangan dunia usaha dan keuangan, (e). mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka monitoring serta evaluasi pelaksanaan rencana program/kegiatan pembangunan dibidang perindustrian, perdagangan, investasi dan penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah, pengembangan dunia usaha dan keuangan, (f). melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi.
Bidang Pendataan dan Pelaporan
1. Bidang Pendataan dan Pelaporan mempunyai tugas pengumpulan dan analisa data serta menyusun laporan dan pendokumentasian hasil pelaksananan pembangunan didaerah.
2. Untuk melasanakan tugas, Bidang Pendataan dan Pelaporan mempunyai fungsi : (a). pelaksanaan penyusunan serta pengumpulan data hasil pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dan data statistik didaerah, (b). pelaksanaan pengolahan, updating serta analisis data hasil pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dan data statistik didaerah, (c). pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian pelaksanaan rencana program/kegiatan pembangunan didaerah, (d). pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan serta pendokumentasian hasil pelaksanaan program/kegiatan pembangunan didaerah, (e). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Pendataan dan Pelaporan membawahi:
(a). Sub Bidang Pengumpulan dan Analisa Data, (b). Sub Bidang Dokumentasi dan Pelaporan.
Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendataan dan Pelaporan.

Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Sub Bidang:
Sub Bidang Pengumpulan dan Analisa Data mempunyai tugas :

(a). mempersiapkan data serta bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan program/kegiatan  dan data statistik dalam rangka pengolahan, updating dan analisis data, (b). mengumpulkan serta menyusun data yang berkaitan dengan pelaksanaan program/kegiatan  dan data statistik didaerah, (c). melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Pelaporan.

Sub Bidang Dokumentasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :
(a). mendokumentasikan bahan-bahan dan informasi dalam rangka monitoring, evaluasi, pengendalian pelaksanaan rencana program/kegiatan pembangunan didaerah, (b). mengumpulkan bahan-bahan dan informasi dalam rangka penyusunan laporan pelaksananan program/kegiatan pembangunan didaerah, (c). melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Pelaporan.

Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPPEDA sesuai dengan keahliannya.
1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi alam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
3. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tata Kerja
Dalam melaksanakan tugasnya BAPPEDA wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam BAPPEDA serta satuan kerja perangkat daerah diluar BAPPEDA sesuai tugas pokok masing-masing.
 
ANDA BERADA DI: Depan Badan Bappeda

Login Webmail

Email
Kata Sandi

Redaksi Website

Bagian Kominfo Setda Kab. Probolinggo

  • Jalan: Raya Dringu 901 Probolinggo
  • Tel: +62335 421291
  • Fax: +62335 421292
  • Email: redaksi@probolinggokab.go.id
  • Website: Kab. Probolinggo