Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Email Cetak

KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PROBOLINGGO
Jl. Lumajang KM.5 Kedungasem Probolinggo
Telp. 0335 - 421 542

STRUKTUR ORGANISASI
Kepala Dinas : Abdul Halim, SH., M.Hum.
Sekretaris : Zulkarnain, S.Sos, M.Si.
Kasubbag. Umum dan Kepegawaian : Ismanto, S.Sos.
Kasubbag. Keuangan : Puji Astutik, S.Sos.
Kasubbag. Perencanaan : Anik Andriyani, SE. MM.
Kepala Bidang Transmigrasi : Sukartadi, S.Si, M.Si.
Kasi. Penyiapan, Pendaftaran dan Seleksi : Ofie Agustin, ST., M.Si.
Kasi. Perpindahan dan Penempatan : Sofyan Hadi, S.Sos. MM.
Kasi. Pemberdayaan Masyarakat Transmigran : Didik Dali Histo Rijanto, D. S.Sos.
Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan : Mahmudi, SH., M.Hum.
Kasi. Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja : Rachmad Hidayanto, S.Sos.
Kasi. Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja : Daya Wijaya, S.T.
Kasi. Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Pekerja : Boedihardjo, S.Sos.
Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja : Prabowo, SH., M.Si.
Kasi. Latihan dan Produktifitas : Sugeng Suwarso, SH.
Kasi. Penempatan Tenaga Kerja dan IPK : Andika Martin Nugroho, S.T, M.Si.
Kasi. Perluasan Kerja dan Padat Karya : Saniwar, S.Sos. M.Si.
Kepala Balai Latihan Kerja : Budi Prayitno, S.Sos.
Kasubbag. Tata Usaha : Ali Imron, S.Sos.

PROGRAM RPJMD
Visi
Terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang sejahtera, berkeadilan, mandiri, berwawasan lingkungan, dan berakhlak mulia.

Misi
(a). Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah, pertumbuhan ekonomi yang berbasis kerakyatan, dan optimalisasi pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. (Rumusan ini merupakan misi yang nomor 1 dari 2 misi), (b). Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan bersih. (Rumusan ini merupakan misi yang nomor 2 dari 2 misi).

Tujuan
(a). Meningkatnya perekonomian daerah. (Rumusan ini merupakan tujuan yang nomor 1 dari 5 tujuan), (b). Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai sosial dan agama. (Rumusan ini merupakan tujuan yang nomor 4 dari 5 tujuan).

Sasaran
(a). Peningkatan ketahanan pangan melalui optimalisasi produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. (Rumusan ini merupakan sasaran yang nomor 1 dari 7 sasaran), (b). Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. (Rumusan ini merupakan sasaran yang nomor 6 dari 7 sasaran).

Program RPJMD
(a). Program pengembangan kawasan agropolitan. (Rumusan ini merupakan program yang nomor 1 dari 32 program), (b). Program peningkatan kualitas produktivitas dan perlindungan tenaga kerja. (Rumusan ini merupakan program yang nomor 24 dari 32 program), (c). Program pengerahan transmigrasi. (Rumusan ini merupakan program yang nomor 25 dari 32 program).

Program Satker (SKPD)
(a). Program peningkatan kesempatan kerja, (b). Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, (c). Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, (d). Program pengerahan calon transmigran

TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.
Untuk melaksanakan tugas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi : (a). penyusunan rencana program pembangunan dan pengembangan kegiatan pelaksanaan ketenaga kerjaan dan ketransmigrasian, (b). pelaksanaan pembinaan umum dan teknis dibidang tenaga kerja dan transmigrasi, (c). pengelolaan dan pengumpulan data informasi serta evaluasi kegiatan ketenaga kerjaan dan ketransmigrasian, (d). pelaksanaan kebijakan teknis pengawas terhadap berlakunya perundang-undangan dibidang ketenaga kerjaan dan ketransmigrasian, memberikan bimbingan pembuatan syarat-syarat kerja serta hubungan kerja, pembinaan dan rekomendasi umum, (e). pengelolaan administrasi umum, (f). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Susunan  Organisasi
1. Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari : (a). Kepala, (b). Sekretariat, (c). Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, (d). Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, (e). Bidang Transmigrasi, (f). Kelompok Jabatan Fungsional, (g). UPTD.
2. Sekretariat dan Bidang-bidang, masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
Sekretariat
1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi urusan surat menyurat kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat pemeliharaan, penyusunan program, perencanaan dan laporan dinas.
2. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi : (a). penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan, (b). pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana, (c). pengelolaan administrasi, perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan inventarisasi, (d). pengelolaan administrasi perlengkapan perkantoran dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan cantor, (e). pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan, (f). penyiapan serta informasi, kepustakaan dan hubungan masyarakat, (g). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sekretariat, membawahi :
(a). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, (b). Sub Bagian Keuangan, (c). Sub Bagian Perencanaan.
Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Sub Bagian:
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

(a). melaksanakan urusan ketatausahaan, pengetikan, penggandaan dan tata kearsipan, (b). menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor, (c). menyusun perencanaan dan mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor, (d). mengurus tugas keprotokolan dan perjalanan dinas, (e). melakukan kegiatan pemberian informasi dan hubungan masyarakat, (f). menyusun dan memelihara data administrasi kepegawaian serta kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian, (g). menyiapkan data dan mengolah administrasi kepegawaian, (h). memproses kedudukan hukum pegawai dan upaya peningkatan kemampuan pegawai, (i). menyiapkan bahan untuk menyusun dan menyempurnakan organisasi dan tatalaksana, (j). melaksanakan kegiatan-kegiatan dokumentasi kepegawaian, (k). melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
(a). menghimpun data dan menyusun rencana anggaran belanja langsung maupun belanja tak langsung, (b). melakukan pengolahan tata usaha keuangan anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tak langsung, (c). melakukan  pembayaran gaji dan pembayaran keuangan lainnya, (d). menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan, (e). mengurus keuangan perjalanan dinas dan menyelesaikan tuntutan ganti rugi, (f). melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas :
(a). mengumpulkan, mengolah dan mensistemasikan data untuk bahan penyusunan program dinas, (b). menyusun program dan rencana jangka panjang, (c). melaksanakan analisis, evaluasi, monitoring, pengendalian serta penyusunan laporan program kegiatan, (d). mengumpulkan dan menyusun dokumentasi data dan peraturan perundang-undangan serta hasil pembangunan, (e). melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja
1. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan dibidang pelatihan dan penempatan tenagakerja.
2. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi : (a). pengindentifikasian kebutuhan latihan yang sesuai dengan dasar kerja dan menyusun kurikulum, silabus pelatihan sesuai dengan standar kualifikasi keterampilan serta standar latihan kerja, (b). penelitian potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia, pengukuran produktifitas individu tenaga kerja di perusahaan umum dan pemerintah, (c). penginventarisasian lembaga latihan swasta perusahaan dan pemerintah serta melaksanakan kerjasama dengan pihak perusahaan dalam merencanakan dan melaksanakan pelatihan, (d). perencanaan pelaksanaan akreditasi dilembaga latihan dan kegiatan pelatihan produktifitas bagi pengusaha kecil serta membina sentra-sentra industri kecil dalam meningkatkan produktifitas, (e). penelitian, pemeriksaan permohonan perijinan dan peninjauan tempat pelaksanaan pelatihan serta mengadakan evaluasi terhadap hasil kunjungan, (f). pelaksanaan sosialisasi terhadap instansi pemerintah/swasta, lembaga latihan swasta, sekolah kejuruan tentang program sertfikasi serta pelaksanaan koordinasi, (g). perencanaan kegiatan uji keterampilan, penerbitan sertifikasi kelulusan pelatihan dan sertifikasi uji keterampilan, (h). pembuatan surat rekomendasi bagi tenaga kerja Antar Kerja Antar Lokal (AKAL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dalam penempatan dan perluasan kerja, (i). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahi :
(a). Seksi Latihan dan Produktifitas, (b). Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja, (c). Seksi Perluasan Kerja dan Padat Karya.
Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Seksi:
Seksi Latihan dan Produktifitas, mempunyai tugas :

(a). melakukan perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pelatihan baik institusional maupun non institusional, (b). melaksanakan pengembangan produktifitas dalam bentuk pembinaan, penyuluhan dan latihan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di sektor formal maupun informal sesuai dengan kebutuhan didaerah, (c). menerbitkan ijin operasional lembaga latihan swasta serta uji keterampilan bimbingan para pelaksana lembaga latihan swasta, pemerintah dan perusahaan berdasarkan data pedoman  dan ketentuan yang berlaku, (d). melaksanakan koordinasi serta kerjasama dengan perusahaan dan instansi pemerintah dalam melaksanakan program sertifikasi dan pelatihan,

(e). menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban, (f). melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja sesuai dengan(c). melaksanakan bimbingan pelaksanaan dan penempatan tenaga kerja pemuda, wanita dan penyandang cacat, (d). memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia serta memberikan perijinan dan pembatasan penggunaan tenaga kerja asing, (e). mengolah data ketenagakerjaan dan lowongan, (f). menyusun laporan ijin kerja tenaga kerja asing secara berkala dan laporan kegiatan penempatan tenaga kerja, (g). melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Perluasan Kerja dan Padat Karya, mempunyai tugas :
(a). melakukan penyuluhan dan bimbingan terhadap pembentukan tenaga kerja mandiri terdidik, tenaga kerja mandiri profesional, (b). memberikan penyuluhan kepada masyarakat terhadap teknologi tepat guna dan teknologi padat karya, (c). memberikan bimbingan praktek penerapan teknologi tepat guna dan usaha mandiri sesuai dengan petunjuk penerapan/pembuatan produksi agar masyarakat dapat menerapkan teknologi tepat guna secara benar dan efisien, (d). menyusun laporan pelaksanaan penerapan pembinaan teknologi tepat guna dan usaha mandiri di setiap wilayah untuk mengetahui hambatan atau hasil yang telah dicapai, (e). menyusun pengalokasian dan pelaksanaan padat karya produktif dan pelaksanaan perluasan kerja sistem padat karya, (f). menyusun laporan pelaksanaan padat karya dan perluasan kerja serta hasil yang efisien, (g). melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
1. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas membagi dan memberi petunjuk kepada bawahan maupun administrasi pengawasan serta mengevaluasi hasil pengawasan ketenagakerjaan berdasarkan data, pedoman dan ketentuan yang berlaku.
2. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai  fungsi : (a). pembuatan rencana dan program kerja, (b). pengaturan dan pengawasan pelaksanaan tugas operasional, (c). pengaturan pegawai pengawas untuk meneliti berkas-berkas kecelakaan kerja berdasarkan laporan pengusaha, masyarakat dan karyawan, (d). pelaksanaan penelitian terhadap persyaratan pemberian ijin kerja malam bagi pekerja wanita, (e). pelaksanaan penelitian terhadap permohonan ijin perusahaan dan pengesahan pemakaian pesawat uap, bejana tekan, mekanik, instalasi listrik sarana proteksi kebakaran, evelator, konstruksi,bangunan dan alat keselamatan lainnya, (f). pelaksanaan pembinaan dan pengawasan jaminan sosial tenaga kerja, (g). pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di perusahaan, (h). pelaksanaan tindakan penyidikan terhadap pelanggaran peratuaran perundang-undangan ketenagakerjaan, (i). penyusunan langkah kegiatan bidang industrial dan persyaratan kerja berdasarkan rencana kegiatan sebagai pedoman kerja, (j). pembagian tugas pada bawahan dilingkungan seksi hubungan industrial dan persyaratan kerja sesuai dengan bidang tugasnya, (k). pemberian petunjuk dan bimbingan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (l). Pemberian petunjuk dan bimbingan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), (m). pemberian saran serta bahan pertimbangan kepada atasan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan industrial dan persyaratan kerja sebagi bahan masukan, (n). pembuatan laporan kegiatan bidang hubungan industrial dan persyaratan kerja sebagai bahan masukan, (o). pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pengawasan ketenagakerjaan, (p). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahi :
(a). Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, (b). Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja, (c). Seksi Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Pekerja.
Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan.
Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Seksi:
Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, mempunyai tugas :

(a). menyusun kegiatan Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja berdasarkan kegiatan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, (b). penerimaan pengaduan dan konsultasi perselisihan hubungan industrial baik lisan maupn tertulis, (c). melaksanakan pemerantaraan perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja, membuat anjuran pemerantaraan, melimpahkan ke PHI Tingkat I jika terjadi kesepakatan ditingkat pemetaraan, (d). melaksanakan penerimaan pendaftaran pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, (e). mengkoordinasikan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, (f). mengkoordinasikan Tim Deteksi Dini kerawanan hubungan industrial perusahaan, (g). membina dan membentuk lembaga kerja sama dengan Bipartit di perusahaan serta pemantauan pelaksanaannya, (h). mengumpulkan dan mengolah data perusahaan yang wajib membuat Peraturan Perusahaan (PP) yang habis masa berlakunya dan pembuatan PP baru serta pemberian bimbingan, (i). memberikan pengesahan PP yang diajukan oleh perusahaan, (j). melakukan bimbingan, perundingan dan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara pengusaha dengan pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta membuat laporan pengembangannya, (k). memantau pelaksanaan perjanjian kerja yang telah disepakati bersama antara pekerja dan pengusaha, (l). melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan, (m). melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan sesuai tugas dan fungsinya.
Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja, mempunyai tugas :
(a). menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan norma keselamatan kerja, (b). melaksanakan pengawasan norma keselamatan kerja, (c). melaksanakan penyuluhan serta pembinaan dalam rangka pembentukan panitia pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja,(d). melaksanakan pengawasan, pemeriksaan serta pengujian terhadap penggunaan pesawat uap, bejana tekan, mekanik, instalasi listrik, sarana proteksi kebakaran, elevator, konstruksi bangunan dan alat keselamatan lainnya, (e). menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penggunaan serta pengawasan pelaksanaan peraturan kesehatan tenaga kerja dan lingkungan hidup, (f). melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan kerja di perusahaan, (g). melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan terhadap pemakaian alat pelindung diri bagi pekerja, (h). melaksanakan pengawasan serta pemeriksaan terhadap perusahaan yang memproduksi/menggunakan dan menyimpan bahan berbahaya dan beracun bahan kimia, (i). melaksanakan pengawasan serta pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengujian kesehatan tenaga kerja dan pengawasan lingkungan kerja, (j). melaksanakan penelitian terhadap permohonan ijin serta pengesahan pemakaian pesawat uap, bejana tekan, pesawat angkat/angkut, instalasi listrik, pesawat tenaga dan produksi, instalasi penyalur petir dan elevator, (k). melaksanakan pengawasan terhadap perusahaan yang menyelenggarakan pelayan kesehatan kerja, (l). melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pengawasan ketenagakerjaan, (m). melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Pekerja, mempunyai tugas :
(a). mengusulkan bahan petunjuk teknis kesejahteraan dan Jamsostek, (b). melaksanakan pengawasan norma kesejahteraan dan Jamsostek, (c). memberikan penyuluhan dan pembinaan dalam rangka kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja, (d). memberikan petunjuk tentang lingkungan kerja dan hygiene perusahaan, (e). melakukan pengawasan terhadap sarana dan prasarana kesejahteraan tenaga kerja serta keikutsertaan dalam jaminan sosial tenaga kerja, (f). menyusun laporan kegiatan monitoring dan evaluasi, (g). melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Transmigrasi
1. Bidang Transmigrasi mempunyai tugas menyusun program perencanaan teknis, pelaksanaan dan pelaporan dibidang tranmigrasi.
2. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Transmigrasi  mempunyai fungsi : (a). pengkoordinasian penyiapan calon lokasi pemukiman serta sarana dan prasarana pendukungnya, (b). pendataan perpindahan penduduk sesuai asal daerah, (c). pelaksanaan pendaftaran seleksi serta penyusunan administrasi perpindahan dan penempatan, (d). pelayanan perpindahan penduduk, (e). pengumpulan dan analisa tentang kondisi masyarakat serta lokasi pemukiman masyarakat transmigrasi atau pemukiman kembali, (f). pengkoordinasian dalam rangka pembinaan partisipasi masyarakat, (g). pengembangan usaha ekonomi dan investasi masyarakat dilokasi pemukiman kembali, (h). pengkoordinasian dalam rangka pembinaan partisipasi masyarakat, (i). pengembangan usaha ekonomi dan investasi masyarakat dilokasi pemukiman kembali, (j). pengkoordinasian antar lembaga dalam rangka pemberdayaan dikawasan pemukiman  kembali, (k). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Transmigrasi, membawahi :
(a). Seksi Penyiapan, Pendaftaran dan Seleksi, (b). Seksi Perpindahan dan Penempatan, (c). Seksi Pemberdayaan Masyarakat Transmigran.
Masing-masing Seksi, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Transmigrasi.
Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Seksi:
Seksi Penyiapan, Pendaftaran dan Seleksi, mempunyai tugas :

(a). mengkoordinasikan dalam rangka pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi, (b). menganalisa calon transmigran dan seleksi sesuai kebutuhan di daerah pemukiman, (c). mengadakan sosialisasi terhadap calon transmigran yang akan didaftar dan diseleksi, (d). melakukan tes terhadap calon transmigran yang sesuai dengan kebutuhan dan seleksi dengan bertahap, (e). memberikan bekal keterampilan bagi mereka yang sudah diterima sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan dilokasi, (f). menyusun administrasi perpindahan, (g). menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggunjawaban, (h). melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Transmigrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Perpindahan dan  Penempatan, mempunyai tugas :
(a). mengkoordinasian penyiapan calon lokasi pemukiman serta sarana dan prasarana pendukungnya, (b). mengkoordinasikan penyiapan bangunan serta sarana dan prasarana pemukiman, (c). melakukan koordinasi dalam rangka melengkapi administrasi penempatan, (d). melakukan koordinasi penyiapan penempatan transmigrasi dan pelaksanaan pengangkutan calon transmigran ke daerah yang ditempatkan, (e). menyiapkan calon transmigran sesuai dengan daya kebutuhan, (f). menempatkan calon transmigran yang telah siap pakai dilokasi melalui proses seleksi yang baik, (g). melakukan saran dan prasaran transito, (h). memberikan arahan kepada calon transmigran yang akan ditempatkan agar sesuai dengan kebutuhan, (i). melakukan pengawalan untuk keselamatan dan keamanan diperjalanan, (j). menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban, (k). melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Transmigrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Transmigran, mempunyai tugas :
(a). menyiapkan program pembinaan dan pengembangan masyarakat transmigran, (b). melakukan pelayanan informasi kepada lembaga dan masyarakat tentang koordinasi masyarakat dan atau pemukiman kembali, (c). melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terkait, (d). memantau dan mengevaluasi masyarakat transmigran dilokasi, (e). menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban, (f). melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Transmigrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional
(a). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (b). Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahliannya. (3). Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. (4). Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (5). Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
U P T D
1. UPTD mempunyai tugas melaksanakan fungsi operasional teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
2. Untuk melaksanakan tugas, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi : (a). pelaksanaan urusan ketatausahaan, pengetikan, penggandaan dan tata kearsipan, (b). penyusunan rencana kebutuhan, penelitian perlengkapan dan administrasi kantor UPTD, (c). pemeliharaan kebersihan, kearsipan, keamanan kantor dan keprotokolan, (d). penginventarisasian keberadaan inventaris UPTD dan tata tertib pembukuannya, (e). pelaksanaan keuangan di UPTD, (f). pelaksanaan kegiatan UPTD sebagai bahan pertanggungjawaban, (g). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
UPTD terdiri dari UPTD Balai Latihan Kerja.
UPTD terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala UPTD.
Tata Kerja
(a). Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibina dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (b). Dalam melaksanakan tugas dibidang teknis administratif Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. (c). Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan dinas maupun dengan instansi/lembaga lain yang terkait. (d). Setiap pimpinan pada unit organisasi dalam lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan koordinasi pengawasan melekat. (e). Setiap pimpinan pada unit  organisasi dalam lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertanggungjawab serta memberikan bimbingan, pedoman dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. (f). Setiap pimpinan dan bawahan unit organisasi dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi wajib mengikuti dan mematuhi pedoman dan petunjuk atasan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan langsung secara berkala dan tepat waktu.
 
ANDA BERADA DI: Depan Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi

Login Webmail

Email
Kata Sandi

Redaksi Website

Bagian Kominfo Setda Kab. Probolinggo

  • Jalan: Raya Dringu 901 Probolinggo
  • Tel: +62335 421291
  • Fax: +62335 421292
  • Email: redaksi@probolinggokab.go.id
  • Website: Kab. Probolinggo