Dinas Sosial

Email Cetak

KANTOR DINAS SOSIAL KABUPATEN PROBOLINGGO
Jl. Achmad Yani No. 23 Probolinggo
Telp. 0335 - 433 384

STRUKTUR ORGANISASI

Kepala Dinas : RM. Mashuri Effendi, SH, M.Si
Sekretaris :  Drs. Darmawan, M.Si 
Kasubbag. Umum dan Kepegawaian : Nanik Sri Wahyuni, S.Sos.
Kasubbag. Keuangan : Sunarsih, SE.
Kasubbag. Perencanaan : Purnomo Sucahyo, SE., MM.
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial : Siti Khoiriyah, SE. MM.
Kasi. Rehabilitasi Penyandang Cacat, Anak dan Remaja : Bahari, S.Sos.
Kasi. Rehabilitasi Tuna Sosial dan Daerah Kumuh : Dra. Ninis Wijayati
Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Sosial : Drs. Ismoyo, MM.
Kasi. Pengembangan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial : Sulastri, S.Sos., MM.
Kasi. Pemberdayaan Fakir Miskin Lansia dan Anak Terlantar : Drs. Prasetyo Wibowo, M.Si.
Kepala Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial : Drs. Soedjianto, M.Si
Kasi. Bantuan Bencana Alam : Agus Ahadi, S.Sos.
Kasi. Perlindungan Sosial : Dra. Nurhayati Dwimaskurnia

PROGRAM RPJMD
Visi
Terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang sejahtera, berkeadilan, mandiri, berwawasan lingkungan, dan berakhlak mulia.

Misi
(a). Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah, pertumbuhan ekonomi yang berbasis kerakyatan, dan optimalisasi pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. (Rumusan ini merupakan misi yang nomor 1 dari 2 misi), (b). Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan bersih. (Rumusan ini merupakan misi yang nomor 2 dari 2 misi).

Tujuan
(a). Meningkatnya pengelolaan sumber data yang berkelanjutan. (Rumusan ini merupakan tujuan yang nomor 3 dari 5 tujuan), (b). Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai sosial dan agama. (Rumusan ini merupakan tujuan yang nomor 4 dari 5 tujuan), (c). Meningkatkan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan bersih. (Rumusan ini merupakan tujuan yang nomor 5 dari 5 tujuan).

Sasaran
(a). Pelestarian lingkungan hidup dan pencegahan bencana. (Rumusan ini merupakan sasaran yang nomor 4 dari 7 sasaran), (b). Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, sosial keagamaan dan kesehatan. (Rumusan ini merupakan sasaran yang nomor 5 dari 7 sasaran), (c). Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. (Rumusan ini merupakan sasaran yang nomor 6 dari 7 sasaran), (d). Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan otonomi daerah. (Rumusan ini merupakan sasaran yang nomor 7 dari 7 sasaran).

Program RPJMD
(a). Program pencegahan dan penanggulangan bencana. (Rumusan ini merupakan program yang nomor 16 dari 32 program), (b). Program keluarga sejahtera. (Rumusan ini merupakan program yang nomor 18 dari 32 program), (c). Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak. (Rumusan ini merupakan program yang nomor 19 dari 32 program), (d). Program pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial. (Rumusan ini merupakan program yang nomor 23 dari 32 program), (e). Program administrasi pemerintahan, pengelolaan informasi dan kearsipan. (Rumusan ini merupakan program yang nomor 26 dari 32 program).

Program Satker (SKPD)
(a). Program bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial, (b). Program pelayanan kontrasepsi, (c). Program ketahanan dan pemberdayaan keluarga, (d). Program pelayanan, perawatan, dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, (e). Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, (f). Program pembinaan anak terlantar, (g). Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma, (h). Program pembinaan panti asuhan/panti jompo, (i). Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, (j). Program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Dinas Sosial mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial.
Untuk melaksanakan tugas, Dinas Sosial mempunyai fungsi :
(a). perumusan kebijakan teknis dalam rangka pengelolaan usaha kesejahteraan  sosial, (b). perencanaan dan pengorganisasian pembangunan kesejahteraan sosial dibidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial dan bantuan jaminan sosial, (c). penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial yang bersifat preventif, represif, rehabilitatif, promotif, bantuan dan perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, (d). pelaksanaan koordinasi pengelolaan usaha kesejateraan sosial secara terpadu, terarah dan berkelanjutan, (e). pelaksanaan pembinaan, pengawasan, bimbingan dan pengendalian dibidang kesejahteraan sosial, (f). pelaksanaan dan koordinasi pembinaan, pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, (g). pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan sosial, rehabilitasi dan pelayanan sosial serta kegiatan bantuan dan perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, (h). pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kesejahteraan sosial, (i). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi
1. Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari : (a). Kepala Dinas, (b). Sekretariat, (c). Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Sosial, (d). Bidang Rehabilitasi Sosial, (e). Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial, (f). Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretariat dan Bidang-bidang, masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Sekretariat
1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, pemeliharaan, penyusunan program dan perencanaan serta laporan dinas.
2. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai   fungsi : (a). penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan, (b). pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana, (c). pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan inventarisasi, (d). pengelolaan unsur rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan, (e). penyiapan data informasi, kepustakaan dan hubungan masyarakat, (f). pelaksanaan perencanaan dan pelaporan kegiatan dinas, (g). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, membawahi :
(a). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, (b). Sub Bagian Keuangan, (c). Sub Bagian Perencanaan.
Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Sub Bagian:
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

(a). melaksanakan urusan kesekretariatan, tata kearsipan dan data kepegawaian, (b). menyusun rencana kebutuhan kantor dan pemeliharaan perlengkapan serta peralatan kantor, (c). menyusun perencanaan dan mengurus pemeliharaan serta keamanan kantor, (d). mengurus tugas keprotokolan dan perjalanan dinas, (e). melaksanakan kegiatan pemberian informasi dan hubungan masyarakat, (f). memproses tentang kedudukan hukum pegawai dan upaya peningkatan kemampuan pegawai, (g). menyiapkan bahan untuk menyusun dan menyempurnakan organisasi dan tatalaksana, (h). melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan  yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
(a). mengumpulkan bahan untuk menyusun anggaran baik belanja langsung maupun belanja tak langsung, (b). melaksanakan penatausahaan keuangan, (c). melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan pembayaran keuangan lainnya, (d). menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, (e). mengurus keuangan perjalanan dinas dan menyelesaikan tuntutan ganti rugi, (f). melaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas :
(a). menghimpun data dan menyusun rencana anggaran rutin dan anggaran pembangunan, (b). menyusun rencana kebutuhan bahan sarana prasarana dinas, (c). menyusun rencana kerja dan laporan kegiatan pertanggungjawaban dinas, (d). melaporkan kegiatan pelaksanaan pekerjaan rutin bulanan dan tahunan, (e). mengumpulkan data dan menyusun dokumentasi data dan peraturan perundang-undangan serta hasil-hasil kegiatan, (f). melaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan  yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Sosial
1. Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial, penyuluhan sosial serta pemberdayaan sosial bagi keluarga fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia dan wanita rawan sosial ekonomi serta pembinaan kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
2. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi : (a). penyiapan serta pengumpulan bahan dan data penyusunan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan sosial, (b). pelaksanaan penyuluhan serta bimbingan sosial dalam rangka menumbuhkan kesadaran sosial dan partisipasi sosial masyarakat, (c). melakukan pembinaan dan bimbingan dalam rangka kegiatan penyelenggaraan sumbangan sosial, pengumpulan uang dan barang serta undian gratis berhadiah sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku, (d). pelaksanaan dan koordinasi kegiatan pembinaan keswadayaan masyarakat pemberdayaan sosial dibidang kesejahteraan sosial keluarga fakir miskin, anak, remaja, lanjut usia, wanita rawan sosial ekonomi maupun keluarga dan masyarakat, (e). pelaksanaan proses perijinan usaha kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (f). pelaksanaan dan koordinasi pembinaan dan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial, (g). pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial dalan rangka pelestarian nilai-nilai kejuangan, keperintisan dan kepahlawanan, (h). pengaturan distribusi atas permintaan tanah pemakaman pada makam milik Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku, (i). pencatatan/pendataan, pengaturan dan registrasi tanah makam pada Taman Makam Pahlawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (j). pelayanan pengangkatan serta pemakaman jenazah dan rangka jenazah (jenazah pahlawan, Veteran dan masyarakat lainnya) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

(k). pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan sosial, (l). perencanaan serta pengorganisasian bidang pengembangan dan pemberdayaan sosial, (m). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Sosial, membawahi :
(a). Seksi Pengembangan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, (b). Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin Lansia dan Anak Terlantar.
Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Sosial.

Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Seksi:
Seksi Pengembangan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :
(a). menyiapkan bahan dan data potensi sumber kesejahteraan sosial dalam rangka pelaksanaan pembinaan Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), organisasi sosial dan dunia usaha yang melaksanakan  usaha kesejahteraan sosial, (b). menyelenggarakan pembinaan, studi karya dan bantuan pengembangan Karang Taruna, Organisasi Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, (c). melaksanakan koordinasi serta melakukan pembinaan, bimbinan teknis dan pemantauan kegiatan sumbangan sosial, pengumpulan uang dan barang serta undian gratis berhadiah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (d). melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, bantuan dan pelestarian nilai-nilai kejuangan, keperintisan, kepahlawanan serta pemeliharan Taman Makam Pahlawan, (e). mengkoordinasikan dan memantau pemberian ijin terhadap kegiatan-kegiatan sosial yang berhubungan dengan pertunjukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (f). menyiapkan bahan pembinaan kegiatan pengumpulan uang dan barang serta sumbangan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (g). melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan, (h). melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinnya.

Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin Lansia dan Anak Terlantar mempunyai tugas :
(a). menyiapkan bahan dan data serta melaksanakan kegiatan pra kondisi, seleksi, bimbingan sosial, pelatihan keterampilan, bantuan stimulan dan pembinaan lanjutan dalam rangka penanganan masalah sosial fakir miskin, lanjut usia, anak terlantar, wanita rawan sosial ekonomi, keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya, (b). mengumpulkan data untuk penyusunan kegiatan pemberdayaan keluarga fakir miskin, (c). melaksanakan kegiatan pemberdayaan fakir miskin, bantuan dan penyantunan lanjut usia dan anak terlantar, pembinaan dan pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi, keluarga dan masyarakat, (d). melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial keluarga fakir miskin, (e). melaksanakan monitoring evaluasi dan laporan kegiatan yang dilaksanakan, (f). melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi Sosial
1. Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melakukan perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan pembinaan rehabilitasi dan pelayanan sosial serta menyediakan tempat-tempat penampungan bagi penyandang masalah sosial, kecacatan, tuna sosial, korban penyalahgunaan napza eks napi dan eks penderita penyakit kronis serta memberikan bantuan pemulangan bagi orang terlantar dan masalah sosial lainnya.
2. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi : (a). penyiapan data dan bahan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi serta pelayanan sosial bagi penyandang masalah sosial, (b). pelaksanaan pembinaan, rehabilitasi serta pelayanan sosial kepada penyandang cacat, aneka tuna sosial, orang terlantar, anak nakal, anak jalanan, eks napi dan eks penderita penyakit kronis maupun korban penyalahgunaan napza melalui kegiatan bimbingan sosial, pelatihan keterampilan, bantuan sosial dan penyaluran sampai pada tahap terminasi, (c). pelaksanaan kegiatan penampungan sementara dan pembangunan panti rehabilitasi sosial, (d). pelaksanaan rehabilitasi dan pelayanan sosial dengan sistim dalam panti maupun luar panti, (e). pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan badan sosial swasta dalam rangka pembinaan serta pengendalian usaha-usaha rehabilitasi sosial, (f). pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan yang dilaksanakan, (g). perencanaan dan pengorganisasian bidang pengembangan serta pemberdayaan sosial, (h). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi :
(a). Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat, Anak dan Remaja, (b). Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Daerah Kumuh.
Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.

Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Seksi:
Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat, Anak dan Remaja mempunyai tugas :

(a). menyediakan data dan bahan penyusunan kegiatan rehabilitasi sosial penyandang cacat serta keterlantaran, (b). melaksanakan rehabilitasi serta pelayanan sosial bagi penyandang cacat, eks penderita penyakit kronis, eks napi, anak nakal melalui sistim panti dan luar panti, (c). melaksanakan prakondisi, seleksi, bimbingan sosial, pelatihan keterampilan, bantuan sosial serta pembinaan lanjutan pada penyandang masalah sosial, kecacatan dan keterlantaran, (d). melaksanakan pengiriman penyandang masalah sosial ke panti dan pusat rehabilitasi sosial, (e). melaksanakan koordinasi serta kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga sosial swasta yang menangani penyandang cacat, eks penyakit kronis, orang terlantar, anak nakal dan eks narapidana, (f). melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan rehabilitasi  sosial, (g). melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Daerah Kumuh mempunyai tugas :
(a). mengumpulkan data dan bahan kegiatan penyusunan rehabilitasi dan pelayanan sosial bagi tuna sosial, anak jalanan dan korban penyalahgunaan napza, (b). melaksanakan rehabilitasi dan pelayanan sosial bagi tuna sosial, anak jalanan dan korban penyalahgunaan napza melalui sistem panti maupun luar panti, (c). menyediakan tempat penampungan sementara, barak penampungan dan panti-panti sosial sebagai sarana pusat rehabilitasi sosial, (d). mengirimkan ke panti rehabilitasi baik milik pemerintah maupun swasta serta melaksanakan tindak lanjut kegiatan tersebut, (e). melaksanakan pra kondisi, seleksi, bimbingan sosial, latihan keterampilan, bantuan stimulan, pembinaan lanjutan sampai dengan terminasi,

(f). melaksanakan koordinasi serta kerjasama dengan instansi terkait dan badan swasta dalam rangka rehabilitasi sosial dan pembinaan lanjutan, (g). melaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang dilaksanakan, (h). merencanakan dan pengorganisasian bidang pengembangan dan pemberdayaan sosial, (i). melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial
1. Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial mempunyai tugas melakukan perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan pembinaan serta memberikan bantuan dan perlindungan sosial kepada korban bencana alam, bencana sosial dan pengungsi masyarakat yang berada didaerah rawan bencana, korban tindak kekerasan dan pekerja migran terlantar serta masyarakat dan rumah yang berada didaerah kumuh.
2. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial mempunyai fungsi : (a). penyiapan bahan dan data dalam rangka perencanaan program bantuan sosial, advokasi sosial dan perlindungan sosial, (b). pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberian bantuan dan perlindungan sosial kepada korban bencana alam, bencana sosial dan pengungsi, masyarakat yang berada didaerah rawan bencana, korban tindak kekerasan dan peskerja migran terlantar serta masyarakat dan rumah yang berada didaerah kumuh, (c). pelaksanaan bantuan perlindungan sosial bagi korban tindak kekerasan dan pekerja migran terlantar, (d). pelaksanaan serta rehabilitasi sosial bagi rumah dan lingkungan yang berada didaerah kumuh, (e). pelaksanaan pemukiman kembali didaerah bebas bencana bagi masyarakat yang tinggal didaerah rawan bencana alam, (f). pelaksanaan bantuan dan perlindungan sosial kepada masyarakat korban kerusuhan dan bencana sosial, (g). pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dan badan swasta, (h). pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bantuan dan perlindungan sosial yang dilaksanakan, (i). perencanaan dan pengorganisasian bidang pengembangan dan pemberdayaan sosial, (j). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial, membawahi :
(a). Seksi Bantuan Bencana Alam, (b). Seksi Perlindungan Sosial.
Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial.

Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Seksi:
Seksi Bantuan Bencana Alam mempunyai tugas :

(a). menyediakan bahan dan data serta koordinasi dan melaksanakan bantuan korban bencana alam, bencana sosial dan pengungsi, masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana serta daerah kumuh melalui kegiatan bimbingan sosial, rehabilitasi dan bantuan, (b). melaksanaan pengumpulan data dan bahan penyusunan kegiatan bantuan bencana, (c). melaksanakan identifikasi situasi dan kondisi sosial korban bencana alam dan korban bencana sosial/pengungsi tentang korban manusia dan kelompok masyarakat, kondisi pemukiman dan lingkungan serta kebutuhan bantuan, (d). melaksanakan perbaikan kembali pemukiman dan pemulihan bagi pemukiman dan lingkungan yang rusak/hancur akibat bencana, masyarakat yang berada didaerah rawan bencana maupun masyarakat yang berada dilingkungan rumah kumuh, (e). melaksanakan pemberian bantuan pangan dan lauk pauk, perbaikan rumah dan lingkungan serta pemindahan rumah (Resetlemen) maupun bantuan sarana usaha, (f). melaksanakan pelatihan Tim SAR penanggulangan bencana Taruna Siaga Bencana dan memberikan dukungan sarana dan prasarana, (g). menyediakan sarana dan prasarana kesiap siagaan serta penanggulangan terhadap korban bencana, (h). melaksanakan koordinasi serta kerjasama instansi terkait dan memaksimalkan Satlak PBP Kabupaten dalam upaya penanggulangan bencana, (i). melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penanggulangan bencana, (j). melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Perlindungan Sosial, mempunyai tugas :
(a). melaksanakan penyediaan data dan bahan penyusunan kegiatan perlindungan sosial, (b). melaksanakan identifikasi, pra kondisi, advokasi dan bantuan perlindungan sosial terhadap anak, wanita dan lanjut usia yang menjadi korban tindak kekerasan atau perlakuan salah, pekerja migran terlantar, pengidap HIV/AIDS dan keluarganya serta penyandang masalah sosial yang membutuhkan advokasi dan perlindungan sosial, (c). melaksanakan kegiatan bantuan penguatan ekonomi melalui bantuan modal dan sarana usaha serta melakukan pemberian bantuan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menjadi kegiatan perlindungan sosial, (d). melaksanakan koordinasi serta kerjasama dengan instansi terkait, kalangan dunia usaha, badan sosial dan LSM dalam penanganan korban tindak kekerasan dan pekerja migran terlantar serta pengidap HIV/AIDS dan keluarganya, (e). melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perlindungan sosial, (f). melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
1. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang  keahliannya.
2. Setiap kelompok, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
3. Jumlah Jabatan Fungsional  ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tata Kerja
1. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan dinas serta dengan  instansi/lembaga lain yang terkait.
2. Setiap pimpinan pada unit organisasi dalam lingkungan dinas melaksanakan koordinasi pengawasan melekat.
3. Setiap pimpinan pada unit organisasi dalam lingkungan dinas bertanggungjawab serta memberikan bimbingan, pedoman dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
4. Setiap pimpinan dan bawahan unit organisasi dilingkungan dinas  wajib mengikuti dan mematuhi pedoman dan petunjuk atasan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan langsung secara berkala dan tepat waktu.

 
ANDA BERADA DI: Depan Dinas Sosial

Login Webmail

Email
Kata Sandi

Redaksi Website

Bagian Kominfo Setda Kab. Probolinggo

  • Jalan: Raya Dringu 901 Probolinggo
  • Tel: +62335 421291
  • Fax: +62335 421292
  • Email: redaksi@probolinggokab.go.id
  • Website: Kab. Probolinggo