Dinas Perhubungan

Email Cetak

KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Jl. Raya P. Sudirman No. 2 Probolinggo
Telp. 0335 - 432 272, 431 491

STRUKTUR ORGANISASI
Kepala Dinas : Agus Mukson, SH., M.Si.
Sekretaris : Agus Effendi Sulastiono, SE. M.Si
Kasubbag. Umum dan Kepegawaian : Supriyo, S.Sos.
Kasubbag. Keuangan : Sugeng Miarno, S.Sos.
Kasubbag. Perencanaan : Poedjiono, S.Sos. MM.
Kepala Bidang Sarana/Prasarana dan Operasi : Hariyanto, SH.
Kasi. Sarana dan Prasarana : Subroto, S.Sos., M.Si.
Kasi. Operasi dan Pemeliharaan : Abdul Azis, S.Sos.
Kepala Bidang Lalu Lintas : Bambang Wahyono, S.Sos. MM.
Kasi. Pengawasan dan Pengendalian : Dany Indra Rudianto, S.Sos.
Kasi. Keselamatan dan Rekayasa Lalu Lintas : Putra Tri Wahyudi, S.Sos.
Kepala Bidang Angkutan : Markus, M.Pd
Kasi. Angkutan Jalan : Windardi, S.Sos.
Kasi. Angkutan Laut dan Penyeberangan : Bagus Sugiharto, S.SIT.
Kepala Balai Pengujian Kendaraan Bermotor : Bambang Singgih Hartadi, S.Sos.
Kasubbag. Tata Usaha : -

PROGRAM RPJMD
Visi
Terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang sejahtera, berkeadilan, mandiri, berwawasan lingkungan, dan berakhlak mulia.

Misi
Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah, pertumbuhan ekonomi yang berbasis kerakyatan, dan optimalisasi pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. (Rumusan ini merupakan misi yang nomor 1 dari 2 misi).

Tujuan
(a). Meningkatkan daya saing daerah. (Rumusan ini merupakan tujuan yang nomor 2 dari 5 tujuan), (b). Meningkatnya pengelolaan sumber data yang berkelanjutan. (Rumusan ini merupakan tujuan yang nomor 3 dari 5 tujuan).

Sasaran
(a). Percepatan pembangunan infrastruktur dan investasi daerah. (Rumusan ini merupakan sasaran yang nomor 3 dari 7 sasaran), (b). Pelestarian lingkungan hidup dan pencegahan bencana. (Rumusan ini merupakan sasaran yang nomor 4 dari 7 sasaran).

Program RPJMD
(a). Program pengembangan sistem transportasi daerah. (Rumusan ini merupakan program yang nomor 10 dari 32 sasaran), (b). Program pencegahan dan penanggulangan bencana. (Rumusan ini merupakan program yang nomor 16 dari 32 sasaran).

Program Satker (SKPD)
(a). Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, (b). Program manajemen rekayasa dan keselamatan perhubungan.

 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam bidang perhubungan.
Untuk melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi : (a). penetapan rencana kerja dan program/kegiatan, (b). pengkoordinasian rencana kerja dan program, (c). penyelenggaraan pembinaan teknis perhubungan, (d). penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas, (e). pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan program, (f). pengkoordinasian seluruh kebijakan kegiatan baik lintas program maupun lintas sektoral, (g). pemantauan dan pengendalian pelaksanaan urusan rumah tangga yang meliputi administrasi, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat dan surat menyurat serta informasi dibidang perhubungan, (h). penetapan keputusan dan penerbitan perijinan sesuai dengan kewenangan, (i). pelaporan program dan kegiatan, (j). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Susunan Organisasi
1. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari : (a). Kepala Dinas, (b). Sekretariat, (c). Bidang Lalu Lintas, (d). Bidang Angkutan, (e). Bidang Sarana/Prasarana dan Operasi, (f). Kelompok Jabatan Fungsional, (g). UPTD.
2. Sekretariat, Bidang-bidang dan UPTD, masing-asing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Sekretariat
1. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program perencanaan, keuangan dan memberikan pelayanan teknis administratif serta fungsional kepada semua unsur dilingkungan Dinas berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
2. Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi : (a). perumusan kegiatan operasional dan program-program kerja Sekretariat yang akan ditetapkan sebagai pedoman kerja, (b). pelaksanaan tata naskah dinas, surat menyurat dan kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan, (c). penyusunan rencana analisa kebutuhan perlengkapan, peralatan kantor dan pendistribusiannya serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor, (d). pelaksanaan urusan rumah tangga, protokol dan hubungan masyarakat, (e). pelaksanaan proses kedudukan hukum pegawai, upaya peningkatan kesejahteraan pegawai dan karier pegawai, (f). penyiapan dan mengolah data dalam penyusunan program dan perencanaan, (g). penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya, (h). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
Sekretaris, membawahi :
(a). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, (b). Sub Bagian Keuangan, (c). Sub Bagian Perencanaan.
Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Sub Bagian:
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

(a). menyusun rencana kegiatan dan program kerja sebagai pedoman kerja, (b). mengelola dan pelaksanaan tata naskah dinas, surat menyurat, kearsipan, analisa kebutuhan barang, perbekalan, perlengkapan kantor dan pendistribusiannya, (c). melaksanakan urusan rumah tangga dinas, protokol, hubungan masyarakat dan hukum serta persiapan penyelenggaraan rapat dinas, (d). menyelenggarakan tata usaha kepegawaian yang meliputi data pembukuan pegawai, membuat usulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pengembangan pegawai, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan pegawai, mutasi dan pemberhentian pegawai, (e). menyusun formasi dan perencanaan kebutuhan serta evaluasi pegawai, (f). melaksanakan pengajuan program dan pembinaan serta peningkatan SDM, (g). melaksanakan kebersihan, ketertiban dan keamanan, (h). melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja, (i). memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretaris, (j). melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugasnya.
Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
(a). menyusun rencana kegiatan dan program kerja sebagai pedoman kerja, (b). melaksanakan pengolahan data tata usaha keuangan dengan pembuatan APBD dan pembuatan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, (c). melaksanakan urusan perjalanan dinas, penyelesaian ganti rugi dan biaya-biaya lain pengeluaran dinas serta mengevaluasi keuangan, (d). meneliti kebenaran dokumen/bukti penerimaan, penyampaian dan pengeluaran uang, (e). membuat laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan administrasi keuangan sebagai bahan laporan pertanggungjawaban, (f). memelihara dan pengamanan dokumen pengelolaan keuangan, (g). melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja, (h). memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretaris, (i). melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugasnya.
Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas:
(a). menyusun rencana kegiatan dan program kerja sebagai pedoman kerja, (b). mengumpulkan, mengelola dan mensistemasikan data-data untuk bahan penyusunan program, (c). menyusun program dan rencana jangka menengah dan jangka panjang, (d). melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian dalam pelaksanaan program kegiatan serta menyusun laporan hasil kegiatan, (e). melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja, (f). memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretaris, (g). melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugasnya.
Bidang Lalu Lintas
1. Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, strategi serta program teknis pembangunan transportasi pada jangka pendek, menengah dan panjang dibidang lalu  lintas.
2. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi : (a). merumuskan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja, (b). mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan strategi pembangunan dalam jangka pendek, menengah dan panjang, (c). melaksanakan perumusan dan penyelenggaraan program keselamatan dan rekayasa lalu lintas diseluruh wilayah kabupaten Probolinggo, (d). merumuskan dan penyelenggaraan kegiatan pengawasan serta pengendalian diseluruh wilayah kabupaten Probolinggo, (e). melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja, (f). melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas, membawahi :
(a). Seksi Pengawasan dan Pengendalian, (b). Seksi Keselamatan dan Rekayasa Lalu Lintas
Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas .
Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Seksi:
Seksi Pengawasan dan Pengendalian, mempunyai tugas :

(a). menyusun rencana kegiatan dan program kerja sebagai pedoman kerja, (b). melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, (c). menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dijalan, (d). melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian sarana lalu lintas,
(e). melaksanakan pemeriksaan kendaraan dijalan dan atau prasarana perhubungan lainnya sesuai kewenangannya, (f). melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (g). melaksanakan operasi penegakan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (h). menetapkan lokasi, pengesahan rancang bangun dan pembangunan terminal penumpang dan terminal angkutan barang, (i). melaksanakan pengoperasian terminal penumpang dan terminal angkutan barang, (j). mengawasi, membina serta memberikan ijin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi, (k). menyiapkan bahan dan memproses pemberian ijin operasioanal khusus mengemudi, (l). melaksanakan penilaian dan penerbitan sertifikat bagi pengemudi angkutan umum, (m). menyiapkan bahan penyelenggaraan dan penerbitan SIM (Surat Ijin Mengemudi), (n). melaporkan pelaksanaan tugas, (o). melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai bidang tugasnya.

Seksi Keselamatan dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas :
(a). menyusun rencana kegiatan dan program kerja sebagai pedoman kerja, (b). melaksanakan pemantauan dan penilaian atas tingkat pelayanan jaringan jalan dalam wilayah kabupaten yang meliputi volume lalu lintas, kecepatan rata-rata, kecepatan maksimum dan minimum, (c). menyiapkan dan pelaksanaan manajemen serta rekayasa pengaturan sirkulasi arus lalu lintas dan pembatasan penggunaaan jalan untuk kendaraan, (d). menyusun ketentuan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan lalu lintas yang meliputi pengendalian bangkitan dan tarikan lalu lintas, kecepatan maksimum dan minimum serta penetapan larangan dan pengendalian penggunaan jalan, (e). menyusun dan penetapan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan (RUJTJ) dan Rencana Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK), (f). mengumpulkan, pengolahan data, analisis dan pelaporan terhadap kecelakaan lalu lintas dan daerah rawan kecelakaan serta daerah rawan kemacetan lalu lintas, (g). menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas  dijalan, (h). menyusun dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan, (i). menyelenggarakan Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) dijalan, (j). melaksanakan pembinaan dan bimbingan keselamatan dan ketertiban lalu lintas, (k). melaksanakan perijinan, pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas dijalan, (l). melaksanakan pengawasan pengendalian dan pelayanan periijinan pemanfaatan/penutupan jalan dan jembatan yang berkoordinasi dengan instansi terkait, (m). melaksanakan pengawasan, pengendalian serta pelayanan perijinan kelebihan muatan dan kelas jalan kendaraan bermotor yang berkoordinasi dengan instansi lain, (n). melaksanakan pengawasan pengendalian dan pemberian rekomendasi penggunaaan jalan, daerah manfaat jalan dan daerah milik jalan selain untuk kepentingan lalu lintas, (o). melaporkan pelaksanaan tugas, (p). melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai bidang tugasnya.
Bidang Angkutan
1. Bidang Angkutan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan program dan petunjuk teknis angkutan dan prasarana angkutan.
2. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Angkutan mempunyai fungsi : (a). perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja, (b). pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan strategi pembangunan dalam jangka pendek, menengah dan panjang dibidang angkutan, (c). pelaksanaan perumusan manajemen angkutan orang, barang dan angkutan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (d). perumusan kebijakan teknis angkutan jalan, laut dan penyeberangan diwilayah kabuapten Probolinggo, (e). pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja, (f). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.
Bidang Angkutan, membawahi :
(a). Seksi Angkutan Jalan, (b). Seksi Angkutan Laut dan Penyeberangan.
Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Angkutan.
Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Seksi:
Seksi Angkutan Jalan, mempunyai tugas :
(a). menyusun rencana kegiatan dan program kerja sebagai pedoman kerja, (b). menyiapkan pelaksanaan pembinaan angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus, (c). menyusunkan, penetapan jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan untuk pelayanan jaringan trayek angkutan orang, (d). menyusun dan menetapkan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan, (e). menetapkan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan serta pemberian ijin operasi untuk angkutan taksi, (f). memberikan rekomendasi operasi angkutan sewa, (g). memberikan ijin usaha angkutan orang dan angkutan barang, (h). melaksanakan pengendalian dan penerbitan ijin usaha, ijin kuli serta ijin bongkar muat barang untuk angkutan barang, (i). melaksanakan pengendalian dan penerbitan ijin trayek, ijin usaha, ijin operasi, ijin izidentil, ijin angkutan sewa, ijin angkutan pariwisata untuk angkutan orang, (j). menetapkan tarif penumpang angkutan dalam wilayah kabupaten, (k). melaporkan hasil pelaksanaan tugas, (l). melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan sesuai bidang tugasnya.
Seksi Angkutan Laut dan Penyeberangan, mempunyai tugas :
(a). menyusun rencana kegiatan dan program kerja sebagai pedoman kerja, (b). menetapkan lokasi, pembangunan, penyelenggaraan dan pengelolahan pelabuhan/dermaga umum, (c). menetapkan ijin pengoperasian dan penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus, (d). menyusun dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan, rencana iniduk, Daerah Lingkungan Kerja (DLKR), Daerah Lingkungan Kepemilikan Pelabuhan (DLKP), (e). mengadakan, memasang dan memelihara rambu pelayaranan, (f). memberikan ijin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah, (g). memberikan ijin usaha perusahaan pelayaran dan penunjang angkutan  laut, (h). mengusulkan, pengawasan dan pengendalian terhadap tarif jasa pelabuhan dan tarif angkutan laut dan penyeberangan, (i). menyiapkan, penetapan dan pelaksanaan tatanan, rencana induk dan pengembangan serta rancang bangun fasilitas pelabuhan, (j). memberikan ijin kerja keruk, reklamasi, salvage dan kegiatan penyelaman/pekerjaan bawah  air, (k). memberikan ijin usaha tally, bongkar muat barang dari dan ke kapal serta ijin usaha ekspedisi, (l). melaporkan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur serta pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur bagi kapal yang beroperasi diwilayah kabupaten, (m). melaksanakan pengawasan keselamatan kapal, pengukuran kapal, pas kecil, konstruksi kapal, permesinan kapal, sertifikat keselamatan kapal, perlengkapan kapal, dokumen pengawakan kapal dan pendaftaran serta penerbitan surat tanda kebangsaan kapal, (n). melaksanakan operasi pengawasan dan pegendalian ketertiban angkutan laut dan penyeberangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (o). melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran pelayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (p). melaksanakan pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran, (q). melaporkan hasil pelaksanaan tugas, (r). melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan sesuai bidang tugasnya.
Bidang Sarana/Prasarana dan Operasi
1. Bidang Sarana/Prasarana dan Operasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan sarana dan prasarana bidang perhubungan darat, perencanaan, pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana perhubungan darat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Sarana/Prasarana dan Operasi mempunyai fungsi : (a). pelaksanaan inventarisasi jumlah kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, (b). pelaksanaan tugas penilaian dan rekomendasi perencanaan terminal angkutan orang, (c). perencanaan dan penilaian pembangunan tempat parkir diluar badan jalan, (d). pelaksanaan evaluasi dan laporan kegiatan, (e). pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha angkutan jasa pos dan telekomunikasi, alat/perangkat pos dan telekomunikasi serta penyelenggaraan radio dan televisi, (f). pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja, (g). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Bidang Sarana/Prasarana dan Operasi, membawahi :
(a). Seksi Sarana dan Prasarana, (b). Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sarana/Prasarana dan Operasi.
Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Seksi:
Seksi Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas :
(a). menyusun rencana kegiatan dan program kerja sebagai pedoman kerja, (b). melaksanakan penyusunan, perencanaan, pengembangan, pembangunan, pemeliharaan halte, jembatan penyeberangan, jalan dan tempat parkir diluar badan jalan serta prasarana perhubungan darat, (c). memberikan ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum, (d). menentukan lokasi, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas tempat parkir untuk umum diluar badan jalan, (e). melaksanakan penilaian dan rekomendasi pembangunan halte oleh pihak swasta, (f). melaksanakan penilaian dan pemberian ijin penyelenggaraan tempat parkir oleh pihak swasta, (g). melaksanakan penilaian dan rekomendasi pembangunan jembatan penyeberangan oleh pihak swasta, (h). melaksanakan inventarisasi penyelenggaaan prasarana fasilitas pendukung perlengkapan jalan dan kondisi jaringan jalan, (i). menyiapkan rekomendasi teknis terhadap pemasangan fasilitas umum pada daerah milik jalan, daerah manfaat jalan dan daerah pengawasan jalan, (j). menentukan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung dijalan, (k). mengkoordinasikan dan mengoperasikan pelayanan parkir berlangganan dan parkir tidak berlangganan untuk kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor diwilayah kabupaten, (l). melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja, (m). melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana/Prasarana dan Operasi sesuai bidang tugasnya.
Seksi Operasi dan Pemeliharaan, mempunyai tugas :
(a). menyusun rencana kegiatan dan program kerja sebagai pedoman kerja, (b). mengkoordinasi serta menyiapkan kebutuhan sarana teknis dan administrasi pengujian kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor, (c). melaksanakan pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum, (d). melaksanakan pengumpulan data jumlah kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor diwilayah kabupaten, (e). melaksanakan penilaian dan pertimbangan pemberian ijin usaha jasa pos dalam bentuk titipan lokal, cabang dan agen yang diusahakan swasta serta pemberian rekomendasi ijin usaha radio, orbit satelit untuk televisi dan radio lokal dengan tetap mengacu spectrum frekuensi nasional serta pemberian ijin usaha penyelenggaraan wartel/warnet, tower dan instalasi kabel rumah (IKRG), (f). melaksanakan pemantauan dan pendaftaran perkembangan jumlah usaha pos dan usaha telekomunikasi diwilayah kabupaten, (g). melaksanakan pembinaan terhadap jasa pos dan jasa telekomunikasi, (h). memberikan ijin usaha bengkel umum kendaran bermotor, (i). melaksanakan pelayanan rekomendasi uji pertama, ubah bentuk, ubah sifat, ubah mesin, ubah cat, mutasi masuk dan keluar kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, (j). melaksanakan perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas/peralatan pengujian kendaraan bermotor, (k). menyiapkan bahan penyelenggaraan dan penerbitan surat pendaftaran kendaraan bermotor (BPKB, STNK dan STCK), (l). melaksanakan kegiatan dan menetapkan kerjasama kemampuan potensi SAR yang dimiliki oleh instansi lain/organisasi/swasta dikabupaten Probolinggo, (m). melaksanakan penerbitan ijin dan rekomendasi kegiatan SAR yang diselenggarakan oleh pemerintah, instansi, swasta dan masyarakat dikabupaten Probolinggo, (n). melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja, (o). melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana/Prasarana dan Operasi sesuai bidang tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional
(1). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perhubungan sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2). Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahliannya. (3). Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional Penguji Senior yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (4). Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (5). Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

U P T D
(1). UPTD mempunyai tugas melaksanakan fungsi operasional teknis pada Dinas Perhubungan. (2.) UPTD pada Dinas Perhubungan adalah Balai Pengujian Kendaraan Bermotor. (3). Balai Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kendaraan bermotor diwilayah kabupaten Probolinggo. (4). Untuk melaksanakan tugas, Balai Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi : (a). perumusan dan penyusunan program kerja operasional Balai Pengujian Kendaraan Bermotor, (b). pelaksanaan teknis operasional Balai Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, (c). pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan dan umum, (d). pelaporan hasil pelaksanaan tugas, (e). pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas, (f). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
(1). Balai Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab  kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis dibawah Bidang Sarana/Prasarana dan Operasi. (2). Kepala Balai Pengujian Kendaraan Bermotor, mempunyai tugas : (a). memimpin serta melaksanakan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor, (b). memimpin serta mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor. (3). Lokasi Balai Pengujian Kendaraan Bermotor berada diwilayah kecamatan Kraksaan. (4). Balai Pengujian Kendaraan Bermotor, membawahi : (a). Sub Bagian Tata Usaha, (b). Pelaksana Penguji Kendaraan Bermotor.

Tata Kerja
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan dinas serta dengan instansi lain diluar dinas sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
 
ANDA BERADA DI: Depan Dinas Perhubungan

Login Webmail

Email
Kata Sandi

Redaksi Website

Bagian Kominfo Setda Kab. Probolinggo

  • Jalan: Raya Dringu 901 Probolinggo
  • Tel: +62335 421291
  • Fax: +62335 421292
  • Email: redaksi@probolinggokab.go.id
  • Website: Kab. Probolinggo